KPK Dukung Wajib Pajak Daerah

0
356

megopak.com .PAJAK daerah menjadi komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi salah satu sumber APBD dan amat penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan daerah. Sebab itu, optimalisasi penerimaan pajak daerah ini pun menjadi sangat krusial untuk kemajuan suatu daerah.

Menurut UU No 28/2009, jenis-jenis pajak daerah dibedakan menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi antara lain pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak kabupaten/kota seperti pajak hotel, restoran, tempat hiburan, reklame, retribusi parkir, pajak penerangan jalan, PBB, dan pajak air tanah.

Meski ada banyak sumber pendapatan pajak daerah, nyatanya cukup sulit untuk mencapai target penerimaan pajak setiap tahunnya. Instansi terkait harus kerja ekstra untuk menggugah kesadaran wajib pajak menunaikan kewajibannya.

Alasan inilah yang mendorong Pemerintah Provinsi Lampung bersama Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu Lampung dan bekerja sama dengan KPK RI akan menggarap serta memaksimalkan potensi sektor pajak baru untuk menambah PAD Provinsi Lampung. Potensi pajak baru itu antara lain izin tambang, perkebunan, pertanian, dan kelautan yang ada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD); Dinas ESDM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Peternakan, serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pada kerja sama ini, setidaknya ada 11 organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan didampingi KPK dalam penagihan pada wajib pajak. Diketahui dalam RAPBD 2019, Pemprov Lampung menargetkan perolehan PAD mencapai Rp3,156 triliun.

Kerja sama Pemprov dan KPK dalam penagihan pajak ini tentunya harus didukung penuh. Selain bertujuan mengoptimalkan penerimaan pajak, kerja sama ini juga akan mendorong transparansi dana publik yang masuk ke kas daerah. Sebab itu, masing-masing OPD mesti memberikan data pajak riil ke Kanwil DJP.

Tidak hanya memudahkan KPK dalam menagih wajib pajak, data pajak ini akan menjadi jalan pencegahan korupsi yang terus mencengkeram bangsa ini. Dengan transparansi anggaran, tentunya peluang korupsi pun akan makin sempit. Mengingat korupsi banyak yang terjadi sejak perencanaan anggaran dengan adanya program-program siluman.

Terlebih sejak era reformasi, gaung pemerintahan yang baik terus disuarakan. Tapi kenyataannya pemerintah daerah masih saja sulit terbuka. Buktinya, hingga kini publik masih saja kesulitan mendapatkan dokumen kebijakan daerah, informasi tentang anggaran pembangunan, apalagi terlibat dalam kebijakan pembangunan daerah. Tidak jarang, keinginan masyarakat mendapatkan informasi anggaran justru menimbulkan konflik dengan pemimpin daerah.

Dengan adanya transparansi anggaran yang dimulai dari potensi penerimaan, tentunya publik akan lebih mudah mengawasi kegiatan pemerintah. Sehingga tidak ada lagi program pemerintah yang dibuat hanya sebagai peluang meraup keuntungan pribadi oknum-oknum pemerintahan.(red)

LEAVE A REPLY